Potret Buram Pendidikan di Balik Sukses Pariwisata Banyuwangi

Di Balik Gemerlap Pariwisata Banyuwangi, Fasilitas Pendidikan SDN 7 Jambewangi Masih Terabaikan

Banyuwangi, 5 Februari 2026 — Kabupaten Banyuwangi selama ini dikenal luas sebagai daerah dengan citra pariwisata yang progresif melalui berbagai festival dan agenda promosi berskala nasional. Namun di balik gemerlap tersebut, masih tersimpan persoalan mendasar yang belum tertangani secara serius, khususnya dalam pemenuhan hak dasar pendidikan di wilayah pinggiran.

Kondisi tersebut tercermin di SD Negeri 7 Jambewangi, yang berlokasi di Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu. Sekolah dasar negeri ini menjadi tumpuan pendidikan bagi anak-anak setempat, namun kondisi fasilitas yang tersedia dinilai jauh dari kata layak. Sebagian besar bangunan sekolah masih terbuat dari material kayu yang telah lapuk dan tidak memenuhi standar keamanan ruang belajar. Secara fisik, kondisi bangunan lebih menyerupai gubuk darurat dibandingkan ruang kelas yang seharusnya menunjang proses belajar-mengajar yang aman dan nyaman.

Tidak hanya persoalan bangunan, akses menuju sekolah juga menjadi masalah serius. Jalan menuju SDN 7 Jambewangi rusak, sulit dilalui, serta memiliki jarak yang cukup jauh dari permukiman warga. Kondisi tersebut semakin menyulitkan tenaga pendidik, maupun relawan pendidikan, terutama saat musim hujan ketika akses jalan kian berbahaya.

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua PC PMII Banyuwangi, Haikal Roja’ Hasbunallah, menyampaikan keprihatinannya. Ia menilai terdapat ketimpangan dalam prioritas pembangunan daerah.

“Ironis ketika Banyuwangi dikenal luas melalui festival dan branding pariwisatanya, namun masih terdapat sekolah dasar negeri dengan bangunan rapuh dan akses yang sulit. Ini menunjukkan adanya ketimpangan orientasi pembangunan. Pendidikan seharusnya menjadi fondasi utama, bukan sekadar pelengkap dari keberhasilan sektor lain,” tegas Haikal.

Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan dan distribusi anggaran pembangunan oleh pemerintah daerah.

“Kemajuan daerah tidak bisa hanya diukur dari banyaknya event dan kunjungan wisatawan, tetapi dari sejauh mana negara hadir menjamin hak dasar pendidikan bagi seluruh anak Banyuwangi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Haikal menyebut bahwa kondisi SDN 7 Jambewangi bukan persoalan baru. Menurutnya, permasalahan fasilitas dan akses sekolah tersebut sudah pernah disampaikan oleh para guru kepada Dinas Pendidikan, namun hingga kini belum diikuti dengan langkah konkret dari pemerintah daerah.

“Ironisnya, kondisi ini sudah pernah disampaikan oleh guru-guru yang mengajar di sana kepada Dinas Pendidikan, namun tidak ada tindak lanjut yang nyata. Ini merupakan bentuk kegagalan pemerintah daerah dalam menjalankan mandat dan tanggung jawabnya untuk melayani serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di sektor pendidikan,” tegasnya.

PC PMII Banyuwangi mendorong pemerintah daerah agar tidak lagi menunda penyelesaian persoalan tersebut dan segera mengambil langkah nyata. Upaya tersebut meliputi perbaikan infrastruktur sekolah, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak, serta pembenahan akses jalan menuju sekolah.

“Kemajuan pariwisata Banyuwangi tidak boleh menutupi realitas ketimpangan yang masih terjadi. Pendidikan yang layak adalah investasi jangka panjang bagi masa depan Banyuwangi dan generasi mudanya,” pungkas Haikal.