Kemacetan Kronis Ketapang-Gilimanuk, PC PMII Banyuwangi Desak Evaluasi Total ASDP dan Copot GM yang Dinilai Gagal Hadirkan Solusi

6/26/20263 min read

BANYUWANGI – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Banyuwangi mendesak pemerintah pusat, Kementerian Perhubungan, dan PT ASDP Indonesia Ferry untuk segera melakukan evaluasi total terhadap kinerja ASDP Ketapang menyusul kemacetan panjang yang kembali terjadi di kawasan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.

Kondisi terbaru pada Kamis (25/6) menunjukkan antrean kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang kembali mengular hingga sekitar 7,7 kilometer. Kemacetan tersebut didominasi kendaraan logistik, bus, kendaraan pribadi, serta kendaraan lainnya yang hendak menyeberang menuju Pulau Bali. Ironisnya, kemacetan ini terjadi bukan pada momentum libur panjang nasional maupun akibat kejadian insidental tertentu, melainkan pada hari-hari normal.

Situasi ini semakin memperkuat dugaan bahwa persoalan yang terjadi bukan sekadar lonjakan kendaraan sesaat, melainkan kegagalan dalam tata kelola dan perencanaan pelayanan penyeberangan yang belum terselesaikan secara tuntas.

Ketua PC PMII Banyuwangi, Haikal Roja’ Hasbunallah, menegaskan bahwa kemacetan yang berulang kali terjadi di jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk tidak lagi dapat dianggap sebagai kejadian insidental maupun semata-mata akibat lonjakan kendaraan saat musim liburan panjang. Menurutnya, fakta di lapangan menunjukkan kemacetan juga terjadi pada hari-hari biasa, sehingga mengindikasikan adanya persoalan serius dalam tata kelola pelayanan penyeberangan.

"Jika kemacetan hanya terjadi saat libur panjang, mungkin masih bisa dipahami sebagai dampak meningkatnya mobilitas masyarakat. Namun yang terjadi hari ini berbeda. Kemacetan justru terjadi pada hari-hari normal. Bahkan hari ini antrean kembali mencapai sekitar 7,7 kilometer. Ini menunjukkan adanya kegagalan dalam perencanaan, pengelolaan, dan mitigasi yang seharusnya menjadi tanggung jawab ASDP," tegasnya.

PC PMII Banyuwangi menilai kondisi tersebut merupakan bukti bahwa ASDP belum mampu membaca kebutuhan pelayanan penyeberangan secara komprehensif. Padahal lintasan Ketapang-Gilimanuk merupakan salah satu jalur penyeberangan tersibuk di Indonesia yang memiliki peran strategis bagi aktivitas ekonomi, pariwisata, dan distribusi logistik nasional.

Akibat kemacetan yang terus berulang, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan. Pengguna jasa penyeberangan harus menghabiskan waktu berjam-jam dalam antrean, sementara pelaku usaha dan sektor logistik menanggung beban tambahan akibat keterlambatan distribusi barang dan meningkatnya biaya operasional.

"Kemacetan ini bukan hanya soal antrean kendaraan. Ada kerugian ekonomi yang nyata, ada waktu produktif masyarakat yang hilang, ada distribusi barang yang terganggu. Ketika persoalan yang sama terus berulang tanpa solusi konkret, maka publik berhak mempertanyakan keseriusan dan kapasitas manajemen ASDP dalam mengelola pelayanan publik," lanjutnya.

Atas dasar itu, PC PMII Banyuwangi mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen ASDP Ketapang, termasuk melakukan pergantian pimpinan di tingkat daerah. Menurut PMII, General Manager ASDP Ketapang harus bertanggung jawab atas berulangnya persoalan yang hingga kini belum menemukan penyelesaian yang efektif.

"Kami mendesak pemerintah dan manajemen ASDP untuk mencopot General Manager ASDP Ketapang. Kemacetan yang terus terjadi menjadi indikator bahwa kepemimpinan saat ini gagal menghadirkan solusi jangka panjang. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban dari buruknya tata kelola pelayanan penyeberangan," tegasnya.

Selain itu, PMII juga mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis berupa penambahan kapasitas dermaga, optimalisasi operasional kapal, perbaikan sistem manajemen antrean, digitalisasi layanan penyeberangan, serta penyusunan roadmap jangka panjang untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan yang terus bertambah setiap tahun.

Menurut Haikal, penyelesaian persoalan Ketapang-Gilimanuk tidak cukup dilakukan melalui langkah-langkah darurat atau kebijakan sementara setiap kali kemacetan terjadi. Pemerintah dan ASDP harus memiliki keberanian untuk melakukan pembenahan struktural agar persoalan serupa tidak terus berulang.

"Ketapang-Gilimanuk adalah wajah pelayanan transportasi nasional. Jika kemacetan hingga 7,7 kilometer masih menjadi pemandangan rutin pada hari-hari biasa tanpa solusi yang jelas, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kenyamanan masyarakat, tetapi juga kepercayaan publik terhadap kemampuan negara dalam menyediakan layanan transportasi yang layak. Karena itu, evaluasi total harus segera dilakukan sebelum kerugian masyarakat semakin besar," pungkasnya.

Tuntutan PC PMII Banyuwangi:

1. Melakukan evaluasi total terhadap kinerja ASDP Ketapang.

2. Mencopot General Manager ASDP Ketapang yang dinilai gagal mengatasi kemacetan berulang.

3. Menyusun solusi jangka panjang berbasis kebutuhan riil penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.

4. Menambah kapasitas dan infrastruktur pelayanan penyeberangan.

5. Menjamin pelayanan transportasi yang aman, cepat, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Pengurus Cabang PMII Banyuwangi

Kami hadir untuk mendukung kaderisasi dan semangat kebangsaan di Banyuwangi melalui program-program bermakna.

About

AGENDA

PC. PMII BANYUWANGI 2026